Anggota Komisi X DPR RI Reni Marlinawati. foto:dev/afr

Anggota Komisi X DPR RI Reni Marlinawati menilai stabilitas politik nasional di tahun 2017 ini sudah terbangun dengan baik. Menurutnya, hal itu tidak terlepas dari keterampilan Presiden Jokowi dalam mengonsolidasikan kekuatan politik.

“Dampak dari stabilitas politik itu adalah berjalannya program pembangunan infrastruktur, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Ini sangat penting karena stabilitas politik menjadi faktor penting dalam menyukseskan program pemerintah,” tegas Reni dalam keterangan persnya, Jakarta, Kamis (28/12/2017).

Selain itu, bagi Reni, relasi antara DPR dengan Pemerintah berlangsung baik. Dimana pembahasan program kerja pemerintah, seperti anggaran, legislasi dan pengawasan juga berjalan dinamis.

“Sikap saling menghormati antar lembaga berjalan baik. Tapi, kalau ada kesan DPR menjadi stempel pemerintah adalah sebagai anggapan yang salah, karena DPR konsisten menjalankan proses check and balances sebagaimana amanat konstitusi,” jelas Politisi dari F-PPP ini.

Reni menambahkan, parlemen selama ini mengedepankan semangat konstruktif daripada mengedepankan kegaduhan politik. “Justru situasi inilah yang menjadi penyebab suasana politik setahun terakhir ini berjalan stabil,” tambah Reni.

Demikian pula politik luar negeri Indonesia kata Reni, telah dijalankan pemerintah dengan baik. Terakhir terkait Yerussalem Palestina. Bersama negara-negara OKI, DK PBB, dan forum internasional lainnya Indonesia dengan tegas menolak Yerussalem sebagai ibukota Israel.

Tak hanya itu, lanjutnya, pemerintah berhasil melakukan diplomasi dengan pemerintah Myanmar terkait dengan pengusiran dan pembantaian kaum muslim Rohingya. Namun, Politisi dari dapil Jabar IV ini mengingatkan, masih perlu kewaspadaan terhadap keamanan di dalam negeri menyusul penyanderaan terhadap warga Mimika, Papua oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dengan melakukan pendekatan persuasif atau shop power, yang berhasil diatasi aparat TNI dan Polri.

“Selain itu soal terorisme dan radikalisme,  Reni menilai tembak di tempat tidak menyelesaikan masalah, sehingga harus dilakukan secara persuasif dengan melibatkan masyarakat. Lembaga pendidikan dan institusi penegak hukum juga perlu berperan aktif sebagai upaya pencegahan dini terhadap radikalisme dan terorisme tersebut,” pungkasnya. (ann/mp)